Klaim Wakili Masyarakat Liburan, Anggota DPRD Banten Dihujat Netizen

Viral Video Liburan Anggota DPRD Bantwen

"Untuk masyarakat Banten jangan pada ke pantai, yah, nanti pantainya terlalu ramai, berkerumunan. Sudah saya wakili sebagai anggot DPR mewakil masyarakat untuk ke pantai, jadi sebagai..perwakilan dari masyarakat"

Demikian narasi yang disampaikan Dede Rohana Putra --selanjutnya DRP-- Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Banten dalam video Tik-Toknya saat berlibur di Anyer. Video yang kemudian diunggah di medsos,  sontak viral di jagat maya. Sayangnya, ke-viralannya itu bernada miring, netizen dibuat geram, rame rame mencela dan menghujat.

Hujatan Netizen

Menurut saya, ini akibat lemahnya -- sebut saja-- intuisi dari DRP. Ia tidak bisa membedakan mana wilayah privat mana wilayah tugas  (aspirasi). Dianggapnya semua tindakan dan perilakunya diatas muka bumi ini adalah aspirasi rakyat atau tindakan mewakili rakyat. Padahal jelas, saat ia berlibur di pantai (tepatnya di hotel yang ada pantainya), merupakan tindakan pribadi yang ingin menunjukkan dirinya sebagai orang yang mampu (membayar hotel), sama sekali tidak ada urusan dengan aspirasi masyarakat.

Disamping itu, DRP sebagai anggota dewan tidak peka terhadap situasi dimana masyarakat secara psikologis sedang terbebani wabah Covid-19, dan pada saat yang bersamaan masyarakat sedang main kucing-kucingan dengan petugas, menghindari penyekatan jalan hanya karena ingin piknik ke pantai (bukan hotel lo) saat libur lebaran. Eh, yang bersangkutan malah uploud video yang sama sekali tak merakyat. 

Yang jadi masalah sebetulnya bukan liburan DRP. Dia mau liburan kemanapun tak jadi soal. Jangankan ke pantai Anyer dan nginep di hotel, liburan ke Israel atau ke Palestina sekalipun, bisa dipastikan mampu.

Permasalahannya cuma terletak pada narasi yang disampaikan DRP, perkataan "untuk masyarakat Banten jangan pada ke pantai dan cukup diwakili  dirinya sebagai anggota DPR" inilah yang dianggap netizen menyinggung perasaan dan hati nurani masyarakat. Itu sebuah sikap yang menunjukkan keangkuhan dan kesombongan dari orang yang berstatus anggota dewan. Wajar jika masyarakat  bepandangan miring terhadap DRP lantaran masyarakat sama sekali tak pernah menyampaikan aspirasi agar DRP mewakili masyarakat untuk berlibur ke pantai sebagaimana ia sampaikan.

Alih-alih klarifikasi, DRP membuat pernyataan bahwa narasi mewakili masyarakat berlibur ini hanyalah bercanda. Kemudian ia berdalih maksud dari video itu tidak lain adalah himbauan supaya masyarakat tidak pergi ke pantai.

Saya tidak tahu apakah ini hanya sekedar apologi atau alasan pembenaran, yang pasti masyarakat/netizen sudah kadung tersinggung, tetap saja berkomentar miring.

Alasan bercanda tidak tepat, tidak pantas rakyat dibuat candaan. Kalaupun DRP berdalih sebagai himbauan, hal itu juga tidak pada tempatnya, sebab video itu direkam  saat dirinya sedang berlibur, andai saja video itu di rekam di rumah, akibatnya  akan beda, masyarakat mungkin akan menghormati bahkan bisa memberikan nilai plus, bukan minor seperti sekarang.

Siapa Dede Rohana Putra.

DRP saat ini adalah anggota DPRD Provinsi Banten 2019-2024 dapil Cilegon. Meski pemain baru dalam dunia perpolitikan, ia dipercaya partainya menduduki jabatan Ketua Fraksi di DPRD Banten.

Sebelum video liburannya viral, DRP juga pernah bikin heboh masyarakat Cilegon. Beberapa bulan lalu, sebagai anggota DPRD Banten, ia mewacanakan agar Jalan Lingkar Selatan (JLS) sebaiknya diserahkan ke Provinsi Banten. Wacana itu ia lontarkan saat reses di Cilegon. Wacana penyerah JLS ini kemudian ditangkap oleh Walikota yang baru menjabat, bahkan menjadi pembahasan di internal pemerintah Kota Cilegon dengan alasan biaya pemeliharaan yang membebani APBD.

JLS adalah jalan yang dibangun oleh Pemerintah Kota Cilegon pada masa kepemimpinan H.Tb. Aaat Syafaat maupun H.Tb. Iman Ariyadi yang termasuk mega proyek Pemkot Cilegon, otomatis menjadi asset Kota Cilegon. Tujuannya disamping untuk mengurai kemacetan dalam kota, juga untuk menghidupkan perekonomian wilayah sekitar.

Wacana penyerahan itu sontak menjadi ramai. Beberapa anggota DPRD Kota Cilegon seperti Rahmatullah (Demokrat), Subhi (Golkar), Isro Mi'raj (Golkar), Hasbi Sidik (Gerindra), bahkan Sihabudin Sidik anggota DPRD Provinsi Banten Dapil Cilegon (Gerindra) menentang dan tidak setuju jika JLS akan diserahkan ke Provinsi Banten.

DRP lulus dari Fakultas Teknik Untirta. Dimasa kuliah, ia tercatat sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC). Saat menjadi mahasiswa itulah DRP kerap mengadakan demontrasi menentang program program pembangunan Kota Cilegon, salah satunya adalah Pembangunan JLS. Namun Walikota Cilegon tetap menyelesaikan pembangunan JLS karena diyakini bisa membuat peningkatan ekonomi masyarakat.

Setelah selesai kuliah, DRP direkrut oleh H. Sam Rahmat dkk untuk mengelola sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi. Ketika jadi mahasiswa menolak JLS, namun ketika JLS sudah selesai, perusahaan yang dikelola DRP  banyak memanfaatkan JLS, sekarang ia menjadi pengusaha sukses setelah JLS selesai dibangun.

Menilik jejak Langkah DRP seperti diatas, bagi saya sudah tidak heran, video yang diunggahnya itu tidak lepas dari panggung. Dia ingin mencari ketenaran lewat panggung media sosial. Hanya sayang langkahnya keliru. dia harus banyak belajar dari Rafi Ahmad atau Atta Haliintar.

Demikian halnya dengan wacana penyerahan JLS  ke Provinsi Banten, jelas ada benang merah antara aktivitasnya yang dulu (demo JLS)  dengan gagasan penyerahan JLS sekarang, yakni -- kemungkinan -- merasa tidak memiliki Cilegon.

itu Saja!